Miliaran Rupiah Terancam Mubazir, IPAL Losari Makassar Belum Jelas Pengelolaannya

Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari yang menelan anggaran besar kini menghadapi ketidakpastian. Hingga kini, sistem yang seharusnya meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Makassar belum memiliki pengelola yang jelas, meskipun pembangunannya telah rampung.

mangathara.com, MAKASSAR – Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari yang menelan anggaran besar kini menghadapi ketidakpastian. Hingga kini, sistem yang seharusnya meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Makassar belum memiliki pengelola yang jelas, meskipun pembangunannya telah rampung.

Ketidakjelasan ini mencuat dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, di Balai Kota Makassar, Jumat (14/3/2025).

Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sulsel II, Suryanti, menegaskan bahwa IPAL Losari siap dioperasikan, tetapi masih terganjal pada serah terima aset dan penunjukan operator.

“Kami ingin meminta arahan bagaimana mekanisme pengelolaan IPAL Losari ke depan, terutama siapa yang akan ditunjuk sebagai operatornya. Selain itu, ada empat unit peralatan tambahan yang masih menunggu surat percepatan serah terima aset,” ujarnya.

Menurutnya, operasional IPAL Losari memerlukan anggaran sekitar Rp5 miliar per tahun, mencakup biaya tenaga kerja, pemeliharaan, listrik, dan bahan operasional lainnya. Namun, tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab, sistem ini terancam mangkrak dan membebani anggaran daerah.

“Kami juga berharap Pemkot Makassar segera menetapkan tarif layanan agar masyarakat terdorong menyambungkan rumah mereka ke sistem ini,” ujarnya.

Ketidakpastian ini memicu perhatian Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengaku masih perlu mempelajari proyek ini sebelum mengambil keputusan.

“Saya ini masih baru, sehingga saya akan duduk berkoordinasi dengan pihak terkait. Saya mau lihat seperti apa sejarah perjalanan IPAL ini, bagaimana prosedur yang ada di dalamnya, baru kita ambil keputusan. Saya minta waktu sedikit,” ujarnya.

Namun, sikap tersebut justru menambah tanda tanya, mengingat proyek ini sudah lama selesai dibangun, tetapi masih belum jelas mekanisme pengelolaannya.

Munafri mengakui bahwa IPAL Losari berperan penting dalam meningkatkan sanitasi di Makassar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, fasilitas ini bisa menjadi proyek sia-sia.

“Kota Makassar membutuhkan sistem sanitasi yang baik, dan IPAL Losari adalah bagian dari upaya itu. Namun, pengelolaannya harus dilakukan oleh pihak yang tepat agar sistem ini berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menyatakan masih akan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan menyerahkan pengelolaan kepada PDAM Makassar atau instansi lain.

“Saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan operator yang dipilih benar-benar mampu mengelola IPAL secara komprehensif. Jangan sampai kita salah memilih dan berdampak pada keberlanjutan sistem ini,” ujarnya.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu kepastian, apakah IPAL Losari benar-benar akan berfungsi atau hanya menjadi proyek yang terbengkalai tanpa manfaat nyata.