Eksekutif Kuasai Kanal Informasi DPRD, Pemuda Wajo: Ini Kudeta Komunikasi Politik

Keputusan sepihak yang mengalihkan pengelolaan anggaran media DPRD Kabupaten Wajo ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) menuai kecaman tajam dari berbagai elemen masyarakat. 

mangathara.com, Wajo – Keputusan sepihak yang mengalihkan pengelolaan anggaran media DPRD Kabupaten Wajo ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) menuai kecaman tajam dari berbagai elemen masyarakat. Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kedaulatan DPRD sekaligus manipulasi sistem komunikasi politik di daerah.

Menurut Herianto Ardi, Dewan Pembina Solidaritas Pemuda Wajo, kebijakan ini bukan sekadar prosedur birokrasi, melainkan bentuk nyata intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga legislatif.

“Ini bukan soal siapa kelola anggaran. Ini soal kontrol informasi dan upaya membungkam DPRD lewat kanal komunikasinya sendiri. Jika DPRD tak lagi bebas bersuara, lalu siapa yang bisa bicara lantang untuk rakyat?” tegas Herianto.

Ia menilai, keputusan tersebut bisa menjadi preseden buruk dan membuka jalan bagi praktik otoritarianisme lokal, di mana semua kanal informasi dikendalikan satu tangan.

“Langkah ini merupakan bentuk kudeta komunikasi politik. Jika tidak dilawan, ini akan menjadikan DPRD sekadar stempel eksekutif. Kita tidak bisa membiarkan demokrasi di tingkat lokal dikendalikan oleh satu aktor tunggal,” tambahnya.

Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap tegas, menolak intervensi ini, dan menuntut pengembalian otoritas penuh atas pengelolaan anggaran medianya. Mereka juga menyerukan aksi bersama masyarakat sipil dan insan pers untuk menjaga independensi lembaga perwakilan rakyat dari kooptasi kekuasaan.