 |
| Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kabid AHU Kanwil Kemenkumham Sulbar, Wardi, bersama tim monitoring. |
mangathara.com, MAMASA – Pemerintah Kabupaten Mamasa terus didorong menjadi wilayah percontohan nasional dalam implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan koordinasi antara Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) dengan Pemkab Mamasa yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025 di Kantor Bupati Mamasa.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kabid AHU Kanwil Kemenkumham Sulbar, Wardi, bersama tim monitoring. Hadir pula Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dan jajaran pemangku kebijakan daerah serta Satgas KDKMP Kabupaten Mamasa.
Wardi menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan implementasi program Koperasi Merah Putih, yang telah menjadi agenda strategis Kementerian Hukum dan HAM RI melalui jaringan Kanwil di seluruh Indonesia.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan dari pembentukan koperasi desa dan kelurahan ini berjalan secara tertib, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem AHU Online,” ujarnya.
Dalam paparannya, Wardi menegaskan peran Kanwil Kemenkumham Sulbar sebagai fasilitator legalitas koperasi, mulai dari inventarisasi akta pendirian hingga proses pelaporan dan pemantauan data koperasi secara daring.
“Kami ingin memastikan keberadaan koperasi berbadan hukum resmi dapat memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi desa dan kelurahan di Mamasa, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menyambut baik inisiatif dari Kemenkumham Sulbar dan berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Atas nama pemerintah daerah, kami berterima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Sulbar dan para notaris yang telah aktif mendampingi masyarakat Mamasa dalam proses pendirian koperasi,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih di Mamasa akan menjadi kekuatan baru bagi pengembangan ekonomi desa yang mandiri, adil, dan inklusif.
Dalam laporan tim Kanwil Kemenkumham Sulbar, disebutkan bahwa telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah musyawarah desa yang membahas pembentukan koperasi. Hal ini dinilai sebagai bukti antusiasme masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.
Ke depan, Kemenkumham Sulbar memastikan akan terus memantau kinerja para notaris di Mamasa, serta mendukung pembaruan data koperasi secara berkala agar selaras dengan sistem nasional yang dikelola oleh Ditjen AHU.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi data koperasi yang akurat dan terpercaya, serta menjadi basis pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
0 Comments